SUSTAINABLE DEVELOPMENT GLOBAL (SDG)

Disusun Oleh :

Nama : Gina Asmarani

NPM : 27215462

Kelas : 1 EB 16

Mata Kuliah : Pengantar Bisnis

Dosen : Rowland Bismark Fernando Pasaribu

Fakultas Ekonomi 

S1 – Akutansi

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GLOBAL (SDG)

Semua mata tertuju pada PBB saat badan dunia bersiap untuk mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang baru. Para pemimpin dunia, kepala lembaga keuangan global dan pejabat lainnya kini sedang menuju ke New York. Di mana, setelah berbulan-bulan melakukan perundingan intensif, PBB akan meluncurkan kerangka kerja baru yang bersejarah untuk pembangunan berkelanjutan, yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dan membangun kehidupan yang bermartabat bagi semua, dan tidak meninggalkan siapapun. ketika 193 Negara Anggota PBB secara resmi mengadopsi kerangka kerja yang baru, Mengubah Dunia Kita: Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 sasaran untuk menghapus kemiskinan, melawan ketidakadilan, serta mengatasi iklim selama 15 tahun ke depan. Dalam serangkaian wawancara para pejabat memperkirakan 2015 sebagai “tahun yang penting” untuk PBB karena telah mencapai kesepakatan yang akan “mengubah paradigma tentang pembangunan dan memberikan dorongan untuk perubahan iklim global yang sesuai pada akhir tahun ini. KTT Pembangunan Berkelanjutan yang akan berlangsung selama tiga hari dengan sebuah rekor dari jumlah pemimpin dunia yang diperkirakan akan hadir, serta kepala badan multilateral seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Bergabung bersama-sama mereka adalah Paus Francis, yang akan memberikan sambutan bersejarah kepada Majelis Umum PBB dalam kunjungannya yang terbatas untuk pertemuan global. Wakil Sekretaris Jenderal PBB Jan Eliasson mengatakan: “Masyarakat memiliki hak untuk memiliki harapan karena adanya kebutuhan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan sebelumnya, [Millenium Development Goals/Tujuan Pembangunan Milenium] MDGs benar-benar tercapai.”

The Millennium Development Goals (MDGs) menandai Metode efektif bersejarah dan efektif mobilisasi global untuk mencapai satu set prioritas sosial yang penting di seluruh dunia. Mereka mengungkapkan keprihatinan masyarakat luas tentang kemiskinan,kelaparan, penyakit, sekolah yang belum terpenuhi, ketidaksetaraan gender, dandegradasi lingkungan. Dengan kemasan prioritas ini menjadi set yang mudah dimengerti dari delapan gol, dan dengan mendirikan tujuan yang terukur dan timebound. MDGs membantu untuk mempromosikan kesadaran global, politik akuntabilitas, meningkatkan metrik, umpan balik sosial, dan tekanan publik. Seperti yang dijelaskan oleh Bill Gates.Bahwa MDGs telah menjadi jenis kartu laporan global untuk bertempur melawan kemiskinan selama 15 tahun dari tahun 2000 sampai 2015. Dengan sebagian besar kartu laporan mereka menghasilkan insentif untuk meningkatkan kinerja, bahkan jika tidak cukup insentif bagi kedua negara kaya dan miskin untuk menghasilkan global kelas siswa lurus A. Negara-negara berkembang telah membuat kemajuan substansial terhadap pencapaian MDGs, meskipun kemajuan sangat bervariasi di tujuan, negara, dan wilayah. Terutama karena pertumbuhan ekonomi yang mengejutkan di Cina, negara-negara berkembang secara keseluruhan telah memotong tingkat kemiskinan setengahnya antara tahun 1990 dan 2010. Beberapa negara akan mencapai semua atau sebagian dari MDGs, sedangkan yang lain akan mencapai hanya beberapa dari MDGs.

Pada tahun 2015, sebagian besar negara akan membuat kemajuan terhadap sebagian besar tujuan. Selain itu, untuk lebih dari satu dekade MDGs tetap fokus terhadap perdebatan kebijakan dunia dan perencanaan kebijakan nasional. Mereka menjadi dimasukkan ke dalam pekerjaan non-pemerintah. Organisasi dan masyarakat sipil pada umumnya. Kemungkinan kekurangan pencapaian MDGs adalah memang serius disesalkan dan sangat menyakitkan bagi orang dengan pendapatan rendah. Kekurangan merupakan seperangkat kegagalan operasional yang melibatkan banyak pemangku kepentingan di kedua negara miskin dan kaya. Janji-janji resmi pejabat bantuan pembangunan oleh negara-negara kaya, misalnya belum disimpan. Meskipun demikian, ada perasaan yang meluas di kalangan kebijakan pembuat dan masyarakat sipil yang maju melawan kemiskinan,kelaparan, dan penyakit adalah penting bahwa MDGs memiliki peran penting dalam mengamankan kemajuan itu.

Secara global  tujuan untuk kemiskinan GHT harus terus melampaui 2015. Dalam dunia yang sudah menjalani bahaya perubahan iklim dan penyakit lingkungan yang serius lainnya. Ada juga pemahaman luas bahwa di seluruh dunia tujuan lingkungan membutuhkan dukungan yang lebih tinggi melaksanakan tujuan pengurangan kemiskinan. Untuk alasan ini, pemerintah-pemerintah dunia tampaknya siap mengadopsi babak baru tujuan global untuk mengikuti 15 tahun MDG periode. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon tingkat tinggi panel keberlanjutan global, ditunjuk dalam menjelang Rio + 20 di Juni 2012, telah mengeluarkan Laporan merekomendasikan bahwa dunia mengadopsi satu set Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Musim semi ini, Sekretaris Jenderal Ban menunjukkan bahwa setelah Rio + 20 KTT ia berencana untuk menunjuk sebuah panel tingkat tinggi untuk mempertimbangkan rincian tujuan pasca-2015. Dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf sebagai co-chairs. Salah satu skenario adalah bahwa KTT Rio + 20 akan mendukung gagasan SDGs, dan para pemimpin dunia akan mengadopsi mereka di sidang khusus Majelis Umum PBB meninjau MDGs pada bulan September, 2013.

SDGs merupakan ide penting, dan bisa membantu untuk memindahkan dunia ke lintasan berkelanjutan. Rinci isi SDGs, jika memang mereka muncul di proses diplomatik yang akan datang, sangat banyak untuk diskusi dan perdebatan. Konten mereka, saya harus fokus pada dua pertimbangan. Pertama prioritas global yang perlu partisipasi masyarakat di seluruh dunia aktif, fokus politik dan pengukuran kuantitatif. Kedua pelajaran dari MDGs. Terutama alasan untuk keberhasilan mereka, dan mengkoreksi dari beberapa kekurangan mereka yang paling penting. Sekretaris Jenderal Kofi Annan dan Ban Ki-Moon sebagai Penasihat Khusus pada MDGs berharap untuk berkontribusi terhadap SDGs juga. Mengapa SDGs? Ide dari SDGs telah cepat mendapatkan dukungan  karena urgensi tumbuh pembangunan berkelanjutan untuk seluruh  dunia. Hampir semua masyarakat dunia mengakui bahwa mereka bertujuan untuk mengkombinasi pembangunan ekonomi dan lingkungan, mempertahankan kemampuan, dan inklusi sosial.

Adapun Deklarasi Millennium PBB yang ditandatangani pada September 2000 menyetujui agar semua negara:

1.      Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan

·         Pendapatan populasi dunia sehari $10000.

·         Menurunkan angka kemiskinan.

2.      Mencapai pendidikan dasar untuk semua

·         Setiap penduduk dunia mendapatkan pendidikan dasar.

3.      Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

·         Target 2005 dan 2015: Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015.

4.      Menurunkan angka kematian anak

·         Target untuk 2015 adalah mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun.

5.      Meningkatkan kesehatan ibu

·         Target untuk 2015 adalah Mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan.

6.      Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya

·         Target untuk 2015 adalah menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya.

7.      Memastikan kelestarian lingkungan hidup

·         Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan.

·         Pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat.

·         Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh.

8.      Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

·         Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diterka dan tidak ada diskriminasi. Termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangungan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional.

·         Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara kurang berkembang, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil. Ini termasuk pembebasan-tarif dan -kuota untuk ekspor mereka, meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin yang berhutang besar, pembatalan hutang bilateral resmi dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan.

·         Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang.

·         Menghadapi secara komprehensif dengan negara berkembang dengan masalah hutang melalui pertimbangan nasional dan internasional untuk membuat hutang lebih dapat ditanggung dalam jangka panjang.

·         Mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda.

·         Dalam kerja sama dengan pihak "pharmaceutical", menyediakan akses obat penting yang terjangkau dalam negara berkembang.

·         Dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun tujuan Pembangunan Mellenium di Indonesia bahwa setiap negara yang berkomitmen dan menandatangani perjanjian diharapkan membuat laporan MDGs. Pemerintah Indonesia melaksanakannya dibawah koordinasi Bappenas dibantu dengan Kelompok Kerja PBB dan telah menyelesaikan laporan MDG pertamanya yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan rasa kepemilikan pemerintah Indonesia atas laporan tersebut. Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium ini menjabarkan upaya awal pemerintah untuk menginventarisasi situasi pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian tujuan MDGs, mengukur, dan menganalisa kemajuan seiring dengan upaya menjadikan pencapaian-pencapaian ini menjadi kenyataan. Sekaligus mengidenifikasi dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan ini. Dengan tujuan utama mengurangi jumlah orang dengan pendapatan dibawah upah minimum regional antara tahun 1990 dan 2015, Laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, pencapaiannya lintas provinsi tidak seimbang. Kini MDGs telah menjadi referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Walaupun mengalamai kendala, namun pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerjasama dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pihak swasta, dan lembaga donor. Pencapaian MDGs di Indonesia akan dijadikan dasar untuk perjanjian kerjasama dan implementasinya pada masa depan. Hal ini termasuk kampanye untuk perjanjian tukar guling hutang untuk negara berkembang sejalan dengan Deklarasi Jakarta mengenai MDGs di daerah Asia dan Pasifik.

Upaya Pemerintah Indonesia merealisasikan Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun 2015 akan sulit karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar. Program-program MDGs seperti pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan membutuhkan biaya yang cukup besar. Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54 triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan MDGs. Menurut Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Don K Marut Pemerintah Indonesia perlu menggalang solidaritas negara-negara Selatan untuk mendesak negara-negara Utara meningkatkan bantuan pembangunan bukan utang, tanpa syarat dan berkualitas minimal 0,7 persen dan menolak ODA (official development assistance) yang tidak bermanfaat untuk Indonesia. Menanggapi pendapat tentang kemungkinan Indonesia gagal mencapai tujuan MDGs apabila beban mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan pencapaian MDG pada tahun 2015 serta beban pembayaran utang diambil dari APBN pada tahun 2009-2015, Sekretaris Utama Menneg PPN/Kepala Bappenas Syahrial Loetan berpendapat apabila bisa dibuktikan MDGs tidak tercapai di 2015, sebagian utang bisa dikonversi untuk bantu itu. Pada tahun 2010 hingga 2012 pemerintah dapat mengajukan renegosiasi utang. Beberapa negara maju telah berjanji dalam konsesus pembiayaan (monetary consensus) untuk memberikan bantuan. Hasil kesepakatan yang didapat adalah untuk negara maju menyisihkan sekitar 0,7 persen dari GDP mereka untuk membantu negara miskin atau negara yang pencapaiannya masih di bawah. Namun konsensus ini belum dipenuhi banyak negara, hanya sekitar 5-6 negara yang memenuhi sebagian besar ada di Skandinavia atau Belanda yang sudah sampai 0,7 persen.

DAFTAR PUSTAKA

JD Sachs - The Lancet, 2012 - Elsevier

YUAN EFFFECT (MANAJEMEN KEUANGAN, MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA(SDM), MANAJEMEN PEMASARAN)

Disusun Oleh :

Nama : Gina Asmarani

NPM : 27215462

Kelas : 1 EB 16

Mata Kuliah : Pengantar Bisnis

Dosen : Rowland Bismark Fernando Pasaribu

Fakultas Ekonomi

S1 – Akutansi

YUAN EFFFECT (MANAJEMEN KEUANGAN, MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA(SDM), MANAJEMEN PEMASARAN)

               Yuan effect mengatakan ada tiga macam manajemen :

1.     Manajemen Keuangan

·        Mengenai Keuangan : Budgeting dan Hedging.

·        Organiting Keuangan : Organisasi aktivasi keuangan.

·        Actuating Cactual.

·        Take Over.

2.     Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Efek langsung. Contoh :

·        Upah.

·        Upah meningkat sembako.

·        Daya beli terbatas.

3.     Manajemen Pemasaran

Selalu mengutamakan produk :

·        Leader.

·        Follower.

LANDASAN TEORI TENTANG MANAJEMEN KEUANGAN, MANAJEMEN SUMBER DAYA ALAM (SDM) DAN SUMBER PEMASARAN

1.      Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana (raising of fund) dan bagaimana menggunakan dana tersebut (allocation of fund). Untuk lebih memahami, berikut ini pengertian manajemen menurut para ahli:

a.       Pengertian Manajemen Keuangan menurut Weston dan Copeland (2002, p3) yaitu: Manajemen keuangan dapat dirumuskan oleh fungsi dan tanggung jawab para manajemen keuangan.

b.      Pengertian Manajemen Keuangan menurut Brigham, Eugene dan Houston, Joel (2001, p6) yaitu: Manajemen keuangan merupakan bidang yang terluas dari tiga bidang keuangan dan memiliki kesempatan karir yang sangat luas.

c.       Pengertian Manajemen Keuangan menurut Prawinogoro, Darsono (2006, p1) adalah  aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang  semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefesien dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba.

d.      Pengertian Manajemen Keuangan menurut Lontoh, Federich & Lindrawati, Jurnal Widia Manajemen & Akutansi (2004, p1) yaitu: Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Memaksimumkan nilai bermakna lebih luas dan lebih umum daripada memaksimumkan laba. Hal ini didukung oleh beberapa alasan yaitu, memaksimumkan nilai berarti mempertimbangkan pengaruh waktu terhadap nilai uang, memaksimumkan nilai berarti mempertimbangkan risiko terhadap arus pendapatan perusahaan.

2.      Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Manajemen sumber daya manusia mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pembinaan, penggunaan dan perlindungan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sebenarnya merupakan suatu gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi maupun pengembangan dirinya. Istilah manajemen sumber daya manusia (MSDM) kini semakin populer, menggantikan istilah personalia. Meskipun demikian istilah personalia ini masih tetap dipergunakan dalam banyak organisasi untuk memahami departemen yang menangani kegiatan-kegiatan seperti rekrut tenaga kerja, seleksi, pemberian kompensasi dan pelatihan karyaan. Dan (MSDM) Manajemen Sumber Daya Manusia pada akhir-akhir ini merupakan istilah yang banyak dipergunakan dalam berbagai forum diskusi, seminar, lokakarya dan sejenisnya. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang produksi, pemasaran, keuangan maupun kepegawaian. Karena sumber daya manusia dianggap semakin penting peranannya dalam pencapaian tujuan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya manusia (SDM) dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut dengan Manajemen sumber daya manusia.

             Istilah “manajemen” mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage (mengelola) sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut beberapa ahli, diantaranya:

a. Menurut Hall T. Douglas dan Goodale G. James baha Manajemen sumber daya manusia adalah: Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses melalui mana kesesuaian optimal diperoleh di antara pegawai, pekerjaan organisasi dan lingkungan sehingga para pegawai mencapai tingkat kepuasan dan performansi yang mereka inginkan dan organisasi memenuhi tujuannya.

b. Menurut Edin Flippo Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat.

c. Sedangkan menurut Malayu Hasibuan Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja, agar efektif dan efisien membantu terujudnya tujuan.

d. Menurut Bashir Barthos Manajemen sumber daya manusia timbul sebagai suatu masalah baru pada dasaarsa 1960-an. Manajemen SDM mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pembinaan, penggunaan, dan perlindungan sumber-sumber daya manusia baik yang berada dalam hubungan kerja maupun yang berusaha sendiri.

e. Menurut Amin idjaja Tunggal Manajemen sumber daya manusia adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan anggota organisasi.

f. Menurut T. Hani Handoko Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen sumber daya manusia atau manajemen personalia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat.

          Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia adalah: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian.

1.    Perencanaan

Perencanaan sumber daya manusia dalam organisasi merupakan seperangkat kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan kebutuhan pegawai atau sumber daya manusia dari suatu organisasi di masa mendatang. Melalui estimasi jumlah dan jenis pegarwai yang diperlukan oleh seluruh bagian-bagian kepegawaian dapat menusun rencana secara lebih baik dalam hal-hal yang maenjadi lingkup pekerjaaannya, misalnya penarikan pegawai, seksi pegawai, dan lain sebagainya. Definisi perencanaan sumber daya manusia Milkovich dan Mahoney (1979) memberi definisi sebagai berikut : Perencanaan Sumber Daya Manusia dapat di definisikan sebagai suatu cara untuk mencoba menetapkan keperluan-keperluan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas untuk suatu periode waktu yang pasti dan menentukan bagaimana keperluan-keperluan ini dapat terpenuhi.

2.    Pengorganisasian

Setelah program-program di susun dan di tetapkan, perlu di bentuk organisasi yang akan melaksanakan program-program tadi. Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan oleh karena itu manajer personal harus membentuk satu organisasi dengan merancang struktur yang menggambarkan hubungan antara tugas-tugas antar pegawai dan antar faktor-faktor fisik.

3.    Pengarahan

Di sebut juga dengan pemberian motivasi atau pemberian komando agar pegawai mulai bekerja. Pada dasarnya fungsi ini akan menumbuhkan kemauan pegawai untuk mulai bekerja secara aktif

4.    Pengendalian

Kegiatan-kegiatan yang biasa di lakukan dalam proses pengendalian berupa observasi terhadap kegiatan-kegiatan perencanaan di samping itu juga koreksi-koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi selama rencana sedang di laksanakan.

3.      Manajemen Pemasaran

Pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen. Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga tangan konsumen tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Arti fungsi manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan (yang terdiri dari kegiatan mengorganisaikan, mengarahkan, mengkoordinir) serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efesien dan efektif. Di dalam fungsi manajemen pemasaran ada kegiatan menganalisis yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi. Penjelasan fungsi pemasaran yang merupakan kegiatan terpadu dan saling mendukung, antara lain:

a.      Perencanaan pemasaran

Penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan pemasaran meliputi: tujuan, strategi, kebijaksanaan serta taktik yang dijalankan. Rencana pemasaran terinci diperlukan untuk setiap bisnis, produk atau merk.

Implementasi pemasaran

Adalah proses yang mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran. Implementasi mencakup aktivitas sehari-hari, dari bulan ke bulan yang secara efektif melaksanakan rencana pemasaran. Kegiatan ini dibutuhkan program tindakan yang menarik semua orang atau semua aktivitas serta struktur organisasi formal yang dapat memainkan peranan penting dalam mengimplementasikan strategi pemasaran. Implementasi yang sukses tergantung dari beberapa kegiatan kunci yaitu:

·           Pengorganisasian kegiatan pemasaran, yaitu: Proses menciptakan hubungan antara fungsi personalia dan faktor fisik (sarana), agar kegiatan pemasaran yang harus dilaksanakan bisa mencapai tujuan yang benar, meliputi: pembagian kerja, wewenang, tanggung jawab dan pelaporan kerja.

Tujuan: setiap orang di dalam organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pemasaran yang telah dibebankan kepadanya sehingga tidak overlapping pekerjaan.

·           Pengarahan kegiatan pemasaran, yaitu: Usaha yang berhubungan dengan segala sesuatu kegiatan pemasaran agar semuanya itu dapat dilakukan dengan baik, meliputi: Pemberian perintah secara baik, harus ada follow up-nya, secara senderhana, perlu penjelasan sehingga ada pengertian dan sifatnya harus konsultatif. Motivasi,Kepemimpinan. Dengan pengarahan segala kegiatan yang menyimpang akan terdeteksi dan pimpinan dapat memberikan motivasi untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan serta agar terjadi harmonisasi antar anggota organisasi/firm.

·            Pengkoordinasian kegiatan pemasaran, yaitu:  Usaha meng-sinkronkan dan menyatukan segala kegiatan pemasaran dalam organisasi agar tercapai tujuan yang efektif dan efisien. Cara-cara menjalankan koordinasi yang efektif, dengan berbagai cara, yaitu:

1. Diadakan prosedur yang terang dan jelas dan ditentukan tanggal penyelesaian (dead line).

2. Koordinasi dilakukan secara formal melalui pimpinan staff pembantu, penitia maupun pejabat penghubung tetap dilakukan kontak tidak formal.

Suatu alat utama untuk melakukan pengendalian strategik adalah Audit Pemasaran. Audit pemasaran adalah pemeriksaan lingkungan, sasaran, strategi dan aktivitas perusahaan secara lengkap, sistematik, independen dan periodik untuk menentukan bidang masalah dan peluang. Audit memberikan masukan yang baik untuk merencanakan tindakan perbaikan presentasi kerja pemasaran. Audit pemasaran mencakup seluruh bidang sasaran utama dari suatu bisnis, bukan terbatas pada beberapa masalah yang muncul. Biasanya audit pemasaran dilakukan oleh pihak lain yang obyektif, berpengalaman dan independen terhadap departemen pemasaran. Audit lingkungan pemasaran Lingkungan Makro adalah Demografi, Ekonomi, Alami, Teknologi, Politik, Budaya. Sedangkan Audit lingkungan pemasaran Lingkungan Mikro adalah Pasar, Pelanggan, Pesaing, Saluran distribusi, Pemasok, Publik. Macam-macam Audit Pemasaran adalah Misi bisnis, Obyektif pemasaran,  Strategi pemasaran, Anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

library.binus.ac.id/eColls/.../Bab2/2009-1-00316-MN%20Bab%202.

digilib.uinsby.ac.id/9469/3/Bab%202

shinta.lecture.ub.ac.id/files/.../Manajemen-Pemasaran-Agustina-Shinta

repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/.../Bab%202.

KOMUNITAS EKONOMI ASEAN

Nama : Gina Asmarani

NPM : 27215462

Kelas : 1 EB 16

Mata Kuliah : Pengantar Bisnis

Dosen : Rowland Bismark Fernando Pasaribu

Fakultas Ekonomi

S1 – Akutansi

KOMUNITAS EKONOMI ASEAN

          ASEAN Economic Community atau masyarakat ekonomi ASEAN merupakan bentuk integrasi ekonomi regional yang mulai diberlakukan dan ditargetkan pencapaiannya pada tahun 2015. Dengan pencapaian tersebut  ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang bebas. Adanya aliran komoditi dan faktor produksi tersebut diharapkan ASEAN menjadi kawasan yang makmur. Peluang integrasi ekonomi regional tersebut harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh indonesia. Agar indonesia dapat bersaing. Hal tersebut mengingat jumlah populasi, luas dan letak geogafis, dan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) yang terdapat di Indonesia merupakan terbesar di ASEAN. Maka dari itu harus menjadi aset  besar agar bisa menjadi pemain besar dalam ASEAN Community Indonesia. Sehingga indonesia akan menjadi bangsa yang maju.

            Krisis ekonomi yang melanda khususnya kawasan Asia Tenggara mendorong kepala negara anggpta ASEAN menyepakati pembentukan komunitas ASEAN (ASEAN Community). Dalam bidang Keamanan Politik (ASEAN Political-Security Community), Ekonomi (ASEAN Economic Community) dan sosial budaya (ASEAN Socio-Culture Community). Yang dikenal dengan Bali Concord II dideklarasikan di Bali pada Oktober 2003. Selanjutnya peringatan 40 tahun berdirinya ASEAN. Bentuk kerjasama regional semakin diperkuat bertransformasi dengan ditandatanganinya piagam ASEAN (ASEAN Charter) pada KTT ASEAN ke-13 pada tanggal 20 November 2007 di Singapura. Para Kepala Negara atau Pemerintah Negara-Negara ASEAN berkumpul di Singapura dalam rangka memperingati 40 Tahun berdirinya ASEAN dan menyepakati Piagam ASEAN (ASEAN Charter). Kesepakatan dan penandatanganan Piagam ASEAN tersebut bertujuan untuk mengintensifkan pembentukan komunitas melalui peningkatan kerjasama dan integrasi kawasan melalui pembentukan komunitas ASEAN. Adapun salah satu pilar terbentuknya Komunitas ASEAN yaitu dimana salah satu tujuan kerjasama dan integrasi kawasan dalam bidang ekonomi terdapat dalam Bab 1, pasal 1 angka 5&6 piagam ASEAN.

            Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diketahui negara-negara ASEAN akan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif dan terintegrasi secara ekonomis. Melalui fasilitas yang sangat efektif untuk perdagangan dan investasi. Didalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa, dan investas yang bebas. Bersamaan dengan penandatanganan piagam ASEAN, cetak biru yang merupakan arah panduan masyarakat Ekonomi ASEAN dan Jadwal Strategis tentang waktu dan tahapan pencapaian dari masing-masing pilar juga di sepakati. Pemberlakuan cetak biru di tindaki oleh Indonesia. Dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2001. Hal tersebut merupakan bentuk keseriusan dari pemerintahan Indonesia dalam rangka pelaksanaan komitmen cetak biru Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nation ( ASEAN Economic Community-AEC) TAHUN 2011. Untuk mendukung peningkatan iklim investasi dan perdagangan serta meningkatkan daya saing nasional. Cetak Biru Ekonomi ASEAN menjadi pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN agar terwujudnya AEC 2015.

            AEC  memuat empat pilar utama yaitu:

1.                  ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas.

2.                  ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi dengan elemen peraturan kompetisis perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerce.

3.                  ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembanga usaha kecil dan menengah dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam).

4.                  ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi diluar kawasan.

Integritas ekonomi tersebut memberi berbagai peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia. Salah satu diantaranya adalah harus bebas tenaga kerja terampil atau terdidik. Hal ini membutuhkan perhatian yang lebih serius bagi pemerintah Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki aset Sumber Daya Manusia (SDM) yang begitu melimpah.

            Berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 248,8 juta orang dengan jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2014 mencapai 125,3 juta orang. Hal tersebut merupakan peluang serta tantangan berat bagi Indonesia. Pemerintah maupun stakholder harus mempersiapkan diri dalam menghadapi pengaruh bebas tenaga kerja tersebut. Momentum ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai peluang dalam mengurangi pengangguran. Dan memanfaatkan berbagai lapangan kerja baik didalam maupun diluar negeri. Bukan menjadi penonton dinegeri sendiri dan menjadi pihak yang dirugikan jika lapangan kerja di Indonesia dikuasai oleh tenaga keja  luarnegeri. Peran pemerintah sebagai regulator sangat penting guna melindungi tenaga kerja yang ada didalam negeri. Sehingga apabila peran pemerintah sebagai regulator itu sangat baik maka masyarakt indonesia tidak banyak yang menganggur.

            Bidang ketenagakerjaan menjadi bagian dari tugas dan fungsi kementrian tenaga kerja dan transmigrasi. Terbagi menjadi empat besaran yakni:

1.                  Pelatihan keterampilan kerja.

2.                  Penempatan tenaga kerja.

3.                  Hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

4.                  Pengawasan ketenagakerjaan.

Sebagai sebuah program yang berkaitan langsung dengan pengembahan Sumber Daya Manusia (SDM). Lebih-lebih dalam situasi dimana SDM Indonesia belum menjadi modal sumber daya yang kompeten. Kondisi yang dialami oleh program pelatihan keterampilan kerja justru memprihatinkan.

            Momentum MEA 2015 yag telah disepakati oleh pemerintah Indonesia memberikan konsekuensi kepada bangsa Indonesia sebagai bagian dari ASEAN untuk menyesuaikan diri dan tanggap daam menghadpi rintangan, tantangan, ancaman dan peluang baru melalui transformasi ASEAN dari suatu asosiasi menjadi suatu komunitas ASEAN berdasarkan Piagam ASEAN. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dibandingkan negara ASEAN harus dijadikan peluang. Jangan sampai menimbulkan kerugian bagi tenaga kerja domestik. Juga jangan menjadi penonton masuknya tenaga kerja asing dan menambah jumlah pengangguran angkatan kerja. Maka dari itu Indonesia harus siap menghadapi MEA 2015 atau pasar tunggal ASEAN. Kesiapan tersebut baik dari segi kualitas SDM maupun dari segi Kesiapan Hukum Nasional sangat dibutuhkan. Sebagai negara hukum yang bercirikan negara hukum kesejahteraan. Pemerintah memegang peran penting dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang mengakomodasikan kepentingan rakyat demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan.

            Kualitas SDM merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan untuk meningkatkan daya saing bangsa menghadapi persaingan global khususnya MEA 2015. Menurut J.Easton menegaskan bahwa ditengah-tengah pesatnya kecanggihan teknologi, peran SDM menentukan keberhasilan perusahaan tidak bisa diabaikan. Ibarat pepatah SDM merupakan sumber keunggulan kompetitif yang tak lekang oleh panas tak lapuk oleh hujan. Hal ini berbeda dengan teknologi produk dan proses produksi yang dinilai semakin berkurang keampuhannya sebagai sumber keunggulan kompetitif. Kesuksesan pemasaran jasa sangat tergantung pada SDM yang dimiliki. Peningkatan SDM baik angkatan kerja maupun pekerja dalam negeri harus mendaptkan  perhatian serius oleh pemerintah maupun swasta. Agar dapat bersaing dengan tenaga kerja terampil yang masuk dari luar negeri yang merupakan dampak berlakunya MEA 2015. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menyiapkan kebijakan nasional yang megarah kepada pengembangan dan peningkatan kualitas SDM tenaga kerja dalam mempersiapkan tenaga kerja terampil yang mampu bersaing dengan tenaga kerja terampil negara anggota ASEAN lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal RechtsVinding

Asean Economic Community Blueprint (Cetak-Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN)